Para guru se-Indonesia diminta tidak risau dengan keputusan pemerintah pusat, yang menunda pemberian tunjangan profesi guru (TPG). Mereka diharapkan tetap bekerja seperti biasa. “Saya minta agar para guru tetap bekerja dengan sepenuh hati, bekerja dengan ikhlas, kerja cerdas dan kerja keras. Kita yakin, pemerintah tentu akan mencari solusi atau pertimbangan lain,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Tri Gunawan Setyadi, di Purbalingga, Senin (29/8).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi, telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Surat bernomor 33130/A.A1.1/-PR/2016 itu ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu tentang Permohonan Penghentian Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2016 bagi sebagian daerah. Penundaan ini karena adanya akumulasi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) TPG di daerah, sejak 2006-2007 sebesar Rp 23,3 triliun.

Menurut Bupati Purbalingga Tasdi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU (dana alokasi umum) Tahun 2016 terdapat 169 kabupaten/kota yang mengalami penundaan penyaluran DAU dan TPG. “Purbalingga sendiri, kebagian penundaan hingga Rp 44 miliar per bulan,” katanya.

Penundaan sebesar Rp 44 miliar tersebut, terdiri atas penundaan DAU sebesar Rp 24,371 miliar dan penundaan TPG sebesar Rp 19,6 miliar. Tasdi menambahkan, salah satu alasan penundaan anggaran dari pemerintah pusat, antara lain, tingginya silpa pada tahun sebelumnya.

Pemerintah pusat pun menganggap pemerintah daerah tidak optimal dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pemasyarakatan. “Memang pada tahun anggaran 2015 lalu, silpa Kabupaten Purbalingga termasuk tinggi. Kesuluruhan mencapai Rp 265 miliar,” ujarnya.

Di Solo, Jawa Tengah, Ketua Bidang Peningkatan Mutu Guru Ikatan Guru Indonesia (IGI) Wilayah Jawa Tengah, Johan Wahyudi, kepada Republika meminta pemerintah daerah segera memperbarui data, terkait guru yang berhak menerima TPG.

Hal ini perlu dilakukan agar ke depannya, alokasi dana yang disiapkan pemerintah pusat terserap dengan baik dan tidak menumpuk di kas daerah. “Manajemennya di masing-masing dinas daerah, seharusnya update data. Sebulan sekali dipantau berapa jumlah guru yang berhak menerima TPG, berapa yang aktif, dan tidak terkena sanksi,” kata Johan.

Menurut Johan, pemotongan dana tersebut akibat banyak dana TPG yang tak tersalurkan lalu terendap di kas daerah. Penyebabnya, jumlah guru yang diajukan menerima TPG berubah dengan berbagai alasan, seperti mutasi, pensiun, dan meninggal dunia.

“Sehingga dana TPG yang sudah masuk ke daerah tak tersalurkan,” ujarnya. Johan menambahkan, kesalahan lainnya, yakni pengajuan jumlah guru penerima TPG oleh daerah yang selalu sama setiap tahunnya. Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah pusat menunda penyaluran TPG. “Karena ini bukan berarti dihapus sehingga tidak ada gejolak dan kegelisahan dari guru-guru, yang ada di Jawa Tengah,” katanya.

Anggaran pendidikan
Pengurangan tunjangan ini mendapat sorotan dari Fraksi PPP DPR. Pemotongan anggaran sebesar Rp23,4 triliun akan mengurangi alokasi anggaran pendidikan. “Karena angka Rp 23,4 triliun itu merupakan bagian dari alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, yang diperuntukkan sebagai tunjangan profesi guru dan merupakan bagian dari dana fungsi pendidikan, yang ditransfer melalui dana alokasi khusus (DAK) nonfisik,” kata Ketua Fraksi PPP DPR RI, Reni Marlinawati.

Fraksi PPP mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar dalam tata kelola tenaga guru dan pendidik, dapat terkonsolidasi lebih baik lagi. “Bila tidak, dana lebih seperti saat ini ke depan dipastikan akan muncul lagi,” kata anggota Komisi X DPR ini.

Pekan lalu, di DPR, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, pemotongan anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp 23,4 triliun. Angka ini merupakan gabungan silpa tahun-tahun sebelumnya, dan selisih anggaran 2016 dari alokasi tunjangan profesi guru sebesar Rp 71 triliun, yang terdiri atas Rp 68 triliun dan Rp 2 triliun untuk dana cadangan.

Ternyata dari Rp 68 triliun itu hanya Rp 61 triliun, yang diperlukan untuk 1.374.718 guru dan hanya Rp 55 triliun, yang terserap untuk 1.121.947 guru. Munculnya selisih anggaran karena adanya guru yang sudah pensiun, mutasi, tidak memenuhi ketentuan mengajar selama 24 jam serta terdapat guru yang tidak linier dengan sertifikat pendidikan.

Secara total, pemotongan anggaran sebesar Rp 23,4 triliun ini dipastikan mengurangi alokasi anggaran pendidikan, yang totalnya sekitar Rp 420 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas Rp 140 triliun untuk belanja pusat dan Rp 267 triliun untuk dana transfer daerah. Selain yang Rp 23,4 triliun, terdapat juga pemotongan pada belanja pusat dari alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 5,26 triliun, di antaranya di Kemedikbud Rp 3,91 triliun dan Kemristek/Dikti Rp 1,35 triliun. Dengan demikian, total pemotongan anggaran fungsi pendidikan dari Rp 420 triliun berkurang hingga Rp 28,6 triliun.  rep: Eko Widiyatno, Andrian Saputra/antara, ed: Muhammad Iqbal.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/08/30/ocpyk61-guru-diminta-tak-risaukan-tunjangan

Advertisements