4Wacana penghapusan sekolah gratis yang dilontarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi menimbulkan tanda tanya dan keresahan di tengah masyarakat dan tokoh pendidikan.

Terlebih lagi, pendidikan gratis merupakan amanat Undang-undang, dan  baru beberapa tahun dinikmati masyarakat. Pengurus Ikatan Guru Indonesia (IGI) Jawa tengah, Johan Wahyudi mengatakan, pemerintah tidak bisa serta-merta menghapus program sekolah gratis yang sudah berjalan.

Pasalnya, sekolah gratis merupakan amanat yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN maupun APBD. Ketentuan ini pun termaktub dalam Pasal 31 UUD 1945.

“Karena itu, Mendikbud tidak bisa menghapus begitu saja. Ini amanat Undang-ndang, kok. Dan pada perjalanannya program tersebut sangat membantu masyarakat untuk mengurangi angka putus sekolah,” katanya kepada Joglosemar, Selasa (9/8/2016).

Hanya saja, kata Johan, istilah gratis sering kali disalahartikan oleh sebagian masyarakat. Istilah gratis kadang juga mengandung konotasi negatif, karena terjadinya perubahan pola pikir masyarakat. Para orangtua dinilai cenderung kurang bertanggung pada pendidikan anak, lantaran tidak lagi memikirkan biaya pendidikank.

“Karena gratisan, seolah-olah pendidikan hanya urusan pemerintah dan sekolah. Lantas masyarakat malah menjadi konsumtif, beli motor buat anaknya padahal belum cukup umur, dibelikan gadget dan lain-lain. Tapi ini persoalan lain,” imbuhnya.

Pada sisi yang lain, sebagian masyarakat, terutama yang mampu,  melirik pendidikan swata meskpun dibandrol dengan biaya tinggi. Meskipun mahal, masyarakat melihat sekolah berani menjamin kualitas pendidikan. Tidak heran jika kemudian sekolah negeri, meskipun gratis, sepi peminat  dan sekolah swasta yang mahal bahkan berani menolak siswa.

“Gratisan ini memang konotasinya negatif. Kalau idealnya, pendidikan  itu terjangkau, sehingga orang tua punya tanggung jawab. Selain itu sekolah juga harus jujur dalam penyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah),” katanya.

Johan berharap masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan. Sebab penghapusan sekolah gratis masih berupa wacana. Terlebih menurut Johan, rencana ini sangat kecil kemungkinannya direalisasikan, karena berpotensi menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat.

“Dan yang pasti, tidak mudah mencabut kebijakan sekolah gratis.  Harus ada dasar hukumnya dan harus ada persetujuan DPR,” tandas Johan.

Sumber: http://joglosemar.co/2016/08/wacana-penghapusan-sekolah-gratis-ditolak.html/2

Advertisements